TAHUKAH kamu jika Jawa Barat masih memiliki sebuah organisasi masyarakat yang sudah ada sejak masa penjajahan dan tetap eksis hingga saat ini??
Jawa Barat memiliki sebuah organisasi masyarakat yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda tepatnya berdiri pada tanggal 20 Juli 1913 yang diberi nama Paguyuban Pasundan dengan pusat kegiatan di kota Bandung.
Paguyuban Pasundan dipelopori oleh siswa yang bersekolah di STOVIA atau sekolah kedokteran jaman Belanda yang berada di Batavia (Jakarta) asal Jawa Barat. Mereka merasa keprihatin terhadap kondisi masyarakat Jawa Barat pada masa itu yang dianggap oleh suku lain keterbelakangan ilmu dan miskin.
Untuk menghapus stigma tersebut dan memberdayakan masyarakat Jawa Barat, dibentuklah organisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Jawa Barat dibidang ekonomi sosial budaya dan pendidikan. Ketua organisasi ini dipimpin oleh Daeng Kanduruan Ardiwinata.
Seiring berjalan dan berkembangnya organisasi dan bentuk pemerintahan Belanda, Paguyuban Pasundan mulai memberikan perhatiannya dibidang politik. Hal ini terjadi ketika pemerintah Belanda mendirikan Volksraad atau DPR nya masa penjajahan Belanda.
Pada tahun 1919 secara resmi Paguyuban Pasundan merubah AD/ART nya dengan menambahkan isi pasal yang menyatakan bahwa Paguyuban Pasundan turut serta membantu masyarakat Jawa Barat dibidang politik”. Hal tersebut ditandai semakin aktif vokalnya Paguyuban Pasundan di Volksraad terutama dengan perwakilan Raden Otto Iskandar Dinata. Raden Otto Iskandar Dinata bersama Moh Husni Thamrin dari Fraksi Nasional dianggap perwakilan yang paling vokal sehingga bisa melahirkan Petisi Soetardjo. Hingga tahun 1942, Paguyuban Pasundan dianggap sangat aktif di bidang politik.
Pada masa pendudukan Jepang ditahun 1942, secara organisasi Paguyuban Pasundan ini dibubarkan karena aturan Pemerintahan Jepang tetapi anggotanya tetap aktif seperti bergabung dengan koran harian Thahaja dan membentuk PETA. Hingga Indonesia merdeka, Paguyuban Pasundan belum juga menunjukkan eksistensinya kembali.
Pada tahun 1947, di Jawa Barat didirkan PRP (Partai Rakyat Pasundan) oleh Soeja Kartalegawa, seorang mantan bupati Garut. Adanya PRP dianggap menodai perjuangan Paguyuban Pasundan dalam membela NKRI maka anggota Paguyuban Pasundan membangkitkan kembali Paguyuban Pasundan di Yogyakarta yang dipimpin oleh Ir. Mohammad Enoch dan diberi nama PPRI (Paguyuban Pasundan Republik Indonesia). Hal ini dikarenakan agar masyarakat Jawa Barat tidak terkecoh dengan adanya dua organisasi yang mengatasnamakan Pasundan.
Pada kenyataannya pendirian PRP disokong oleh pemerintah Belanda dan karena usaha tersebut gagagl maka pemerintah Belanda mengajukan pendirian Negara Pasundan yang dikepalai oleh orang-orang yang berpengaruh di Paguyuban Pasundan, salahnya satunya adalah R.A.A. Wiranatakoesoema. Tetapi Negara Pasundan tersebut tidak bertahan lama karena tujuan utamanya yaitu ingin memisahkan Jawa Barat (Pasundan) dari NKRI dan melemahkan kekuatan NKRI sehingga dapat memudahkan pemerintah Belanda menguasai kembali Indonesia.
Pada tanggal 4 Januari 1950, secara resmi PPRI mengganti nama menjadi Parki (Partai Kebangsaan Indonesia) dan menyesuaikan kembali AD/ART nya. Pada PEMILU tahun 1955, Parki memutuskan untuk ikut serta namun sayangnya Parki mendapatkan kekalahan meskipun didaerah sendiri, Parki kekurangan suara.
Karena kekalahan di Pemilu tersebutlah terjadi perpecahan didalam internal Paguyuban Pasundan dan melahirkan Kongres Luar Biasa yang menyatakan bahwa Parki akan kembali menjadi Paguyuban Pasundan dengan AD/ART seperti pada awal berdiri tahun 1913 yaitu membantu masyarakat Jawa Barat khususnya dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.
Pada tahun 2008 lah, Paguyuban Pasundan memulai kembali kiprahnya dibidang politik, tetapi bisa dikatakan tidak terlalu menggebu-gebu seperti masa sebelum kemerdekaan. Sifat politik yang diperlihatkan oleh Paguyuban Pasundan adalah ikut serta nya Paguyuban Pasundan dalam menentukan kriteria untuk calon Gubernur Jawa Barat. Ibaratnya Paguyuban Pasundan itu merupakan perwakilan masyarakat Jawa Barat sehingga bakal calon Gubernur haruslah meminta izin kepada Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan pun membebaskan para anggotanya untuk menjadi anggota partai politik secara pribadi bukan atas nama organisasi.
Paguyuban Pasundan sejak awal berdiri memfokuskan pada bidang sosial seperti dibentuknya balai bantuan hukum untuk para masyarakat Jawa Barat kala itu yang mengalami kesulitan dan masalah. Untuk dibidang ekonomi, Paguyuban Pasundan mendirikan koperasi-koperasi dan bank kecil untuk keperluan simpan pinjam bagi masyarakat Jawa Barat. Dibidang budaya, Paguyuban Pasundan bekerjasama dengan para pemuda-pemudi Jawa Barat untuk melestarikan kebudayaan sendiri. Paguyuban Pasundan cukup menaruh perhatian yang banyak di bidang pendidikan. Hal ini terbukti dengan keseriusan Paguyuban Pasundan dalam mendirikan beberapa sekolah dibawah yayasan pendidikan Paguyuban Pasundan.
Paguyuban Pasundan mendirikan Yayasan Pendidikan Menengah Pertama dan Atas yang berfokus untuk mengatur dan mengawasi sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan seperti SMAN 2 Pasundan. Ada pula Yayasan Pendidikan Tinggi untuk mengatur dan mengawasi universitas dan sekolah tinggi Pasundan seperti Universitas Pasundan.
Untuk tingkat pendidikan TK dan sekolah dasar, Paguyuban Pasundan menyerahkan urusannya ke salah satu cabang dari Paguyuban Pasundan yaitu Paguyuban Istri atau PASI. Pasi inilah yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak.