Melihat Sekilas Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Isu Laut Tiongkok Selatan

Isu Laut Tiongkok Selatan merupakan isu keamanan regional yang lambat laun memanas di setiap periode waktunya.

Meskipun pandemi COVID-19 masih terjangkit di beberapa negara, ekskalasi sepihak dilakukan oleh Tiongkok terus dilakukan melalui klaim Nine-Dashed Line yang menggemparkan dunia, beserta program Jalur Sutra Maritim, baik land-based maupun maritime-based.

Tiongkok merupakan negara ratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) namun praktik operasional Tiongkok berkata lain, dan melakukan klaim besar pada Laut Tiongkok Selatan.

Sebagai negara tetangga Tiongkok, Jepang tidak tinggal diam terkait klaim Tiongkok, melakukan protest secara formal dan internasional, dan mengikuti jalur diplomatik (maupun jalur operasional melalui isu keamanan) beserta negara-negara lainnya, seperti Inggris Raya, Jerman, Perancis, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Amerika Serikat.[1]

Secara spesifik, Tiongkok menyebutkan bahwa beberapa pesawat terbang milik Jepang melintasi kepulauan Spartly dan Mischief Reef yang dianggap klaim Tiongkok sepenuhnya.

Fakta menyebutkan bahwa Jepang tidak mengakui klaim dan menyuarakan kebebasan navigasi, dan melintas di jalur internasional (freedom of navigation and freedom of overflight).

Dalam mengikuti jalur operasional, Jepang meningkatkan kerjasama dan hubungan bilateral dengan Indonesia terkait isu tersebut melalui Ministry of Defence Dialogue (2+2 dialogue) antara beberapa menteri pertahanan di Tokyo, Minggu 28 Maret 2021 yang lalu.

Dialog antar menteri pertahanan dihadiri oleh Prabowo Subianto serta Menteri Pertahanan Jepang, Nobou Kishi bertukar pendapat mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan regional dalam kawasan Indo Pasifik.

Hal ini dipacu oleh kebijakan Tiongkok terhadap pengesahan peraturan perundangan mengenai Penjaga Pantai Tiongkok (Coast Guard) yang dapat menembaki kapal-kapal asing.

Ditakutnya, pengesahan peraturan tersebut hanyalah menambahkan tensi dan keseimbangan kekuatan dalam kawasan Indo Pasific, terutama bagi Jepang tensi dalam pulau Senkaku dan Diaoyu di Laut Tiongkok Timur dan juga bagi Indonesia perairan Natuna, dimana wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang sering didatangi kapal nelayan maupun kapal Penjaga Pantai Tiongkok [2]

Oleh sebab itu, Prabowo Subianto dan Nobuo Kishi melakukan dialog terbuka bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Toshimutsu Motegi pada hari ini tanggal 30 Maret 2021 untuk meningkatkan kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan.

Salah satunya adalah dengan mempercepat sektor industri dan teknologi pertahanan bagi kedua negara, dan juga menjalankan Latihan Bersama di Laut Tiongkok Selatan.[3]

Kedua negara dikatakan sebagai negara mitra strategis karena pada tanggal 23 Maret 2015 sepakat dan menandatangi perjanjian kerjasama pertahanan.

Scope kerjasama yang dilakukan tidak hanya dialog terbuka antar pejabat pemerintah, tapi juga konsultasi, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas pertahanan, latihan kerjasama dan juga kerjasama industri serta teknologi pertahanan.

Dapat dilihat scope kerjasama memuat hubungan bilateral kedua negara yang strategis di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka keamanan kawasan di Indo Pasifik.[4]

REFERENCES

Haver, Zachary. 2021. Japan Latest Nation to Contest Beijing’s South China Sea Claims. Artikel Online East Asia Pacific Voice of America.

Luo, Shuxian. 2021. China’s Coast Guard Law Destabilizing or Reassuring. Artikel Online The Diplomat East Asia section. -coast-guard-law-destabilizing-or-reassuring/> [30/03/2021]

Septiari, Dian. 2021. Indonesia Calls for ‘diplomacy, dialogue’ ahead of Japan meeting. The Jakarta Post News.

Ryachudu, Ryamizard. 2015. Indonesia Defece White Paper. Kementerian Pertahanan: Jakarta.


[1] Haver, Zachary (2021) Japan Latest Nation to Contest Beijing’s South China Sea Claims. Artikel Online East Asia Pacific Voice of America. Diakses dari <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/japan-latest-nation-contest-beijings-south-china-sea-claims#:~:text=Japan%20specifically%20accuses%20China%20of,Haver%20contributed%20to%20this%20report.> [29/03/2021]

[2] Luo, Shuxian (2021) China’s Coast Guard Law Destabilizing or Reassuring. Artikel Online The Diplomat East Asia section. Diakses dari <https://thediplomat.com/2021/01/chinas-coast-guard-law-destabilizing-or-reassuring/> [30/03/2021]

[3] Septiari, Dian (2021) Indonesia Calls for ‘diplomacy, dialogue’ ahead of Japan meeting. The Jakarta Post News. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/29/indonesia-calls-for-diplomacy-dialogue-ahead-of-japan-meeting.html?utm_campaign=os&utm_source=mobile&utm_medium=android> [30/03/2021]

[4] Ryachudu, Ryamizard (2015) Indonesia Defece White Paper. Kementerian Pertahanan: Jakarta. Diakses dari < https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf>

Chat WhatsApp
1
Online 24 Jam
Kami sedang online
Butuh bantuan untuk pengetikan, edit, atau pembuatan berbagai jenis dokumen besok langsung jadi? Chat admin sekarang di WhatsApp!